Lapas Lumajang Raih Peringkat 2 IKPA Kategori Pagu Sedang, Penghargaan Diserahkan Langsung oleh Kepala KPPN Jember

Lumajang, 20 Juni 2025 — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Lumajang mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih peringkat ke-2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2024 untuk kategori pagu sedang. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember, Dirgohaju Widodo, dalam sebuah seremoni yang berlangsung pada Jumat (20/6).

Pencapaian ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja pengelolaan anggaran Lapas Lumajang yang dinilai unggul berdasarkan delapan indikator IKPA, yang meliputi perencanaan, implementasi, dan hasil pelaksanaan anggaran. Penilaian ini mengacu pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024, yang menjadi dasar teknis dalam pengukuran efektivitas pelaksanaan belanja kementerian/lembaga.

Beberapa indikator penting yang menjadi penilaian dalam IKPA 2025 antara lain:

Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA, sebagai indikator kualitas perencanaan anggaran;

Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, dan Penyelesaian Tagihan, sebagai bagian dari kualitas implementasi anggaran;

Capaian Output, sebagai indikator kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Dalam sambutannya, Dirgohaju Widodo menyampaikan apresiasi atas konsistensi Lapas Lumajang dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. “Prestasi ini merupakan buah dari kerja sama dan komitmen seluruh jajaran Lapas Lumajang untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan negara secara profesional,” ungkapnya.

Kepala Lapas Lumajang, Mahendra Sulaksana, dalam kesempatan yang sama, menyampaikan terima kasih atas dukungan berbagai pihak, termasuk KPPN Jember, serta menegaskan bahwa penghargaan ini akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang. “Kami berkomitmen menjaga akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran demi mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan,” ujarnya.

Reformulasi penilaian IKPA tahun ini, dengan penambahan komponen seperti penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan distribusi akselerasi kontrak, menjadi tantangan tersendiri bagi satuan kerja. Namun, Lapas Lumajang berhasil menyesuaikan diri dan menunjukkan kinerja yang solid.

Capaian ini tidak hanya menjadi bukti kinerja anggaran yang baik, tetapi juga menunjukkan keseriusan Lapas Lumajang dalam mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani.